BEDAHPAKTA.COM ~PRABUMULIH, – MINGGU, 23 MARET 2025.
Prabumulih ~ Persoalan sampah di Kota Prabumulih terus menjadi polemik yang tidak kunjung usai, Dari hulu hingga ilir, Pengelolaannya masih jauh dari kata ideal, Salah satu titik yang menjadi sorotan adalah Tempat Pembuangan Akhir atau TPA di jalan raya Sungai Medang Kecamatan Cambai, Yang kini dalam kondisi melebihi kapasitas dan tidak layak digunakan lagi.
Bahkan baru baru ini Bapak Walikota Prabumulih H. ARLAN beserta jajaran dan didampingi Ketua DPRD Kota Prabumulih melakukan insveksi mendadak, Atau sidak ke TPA tersebut, Dalam kesempatan itu H. ARLAN menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan penimbunan sampah yang telah menggunung serta diwacanakan mencari lokasi baru yang lebih layak. ucap Bapak H. Arlan.
Namun dibalik segala permasalahan teknis tersebut muncul dugaan bahwa pengelolaan sampah menjadi ladang cuan bagi segelintir oknum, Pengelolaan sampah sejatinya bisa menjadi sumber pendapatan Daerah, Jika dikelola transparan dan profesional, Beberapa sumber menyebutkan bahwa tarif retribusi yang dibayarkan oleh para pelanggan rumah tangga maupun pelaku usaha, Serta Perusahaan, Tidaklah murah
Bahkan dari informasi yang didapatkan, setiap rumah tangga dikenakan tarif 20 ribu hingga 30 ribu perbulan, Agar sampah mereka dapat diambil oleh petugas yang entah itu resmi atau tidak, Sedangkan pabrik rumahan, Rumah makan, Hotel, dan usaha kecil lainnya, dapat dikenakan tarif mulai 200 hingga 500 perbulan,
Bukan hanya itu saja, Tidak sedikit Perusahaan besar yang ada di Kota Prabumulih dan sekitarnya ikut berkontribusi membuang sampah ke TPA Prabumulih, Dan informasinya dapat dikenakan tarif pantastis, Mencapai 1 juta hingga 5 juta perbulan, Tergantung lobi lobi bawah meja dengan Oknum Petugas.
Menurut informasi setiap harinya sekitar 5 hingga 10 ton, Sampah limbah rumah tangga, Sampah industri, Masuk ke TPA Prabumulih, jika dihitung secara kasar, Pemasukan dari sektor ini timbul angka yang pantastis, Hingga sampai Milyaran pertahun, Seharusnya dana ini dapat digunakan untuk perbaikan infrastruktur TPA pengadaan sarana dan prasarana kebersihan pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan, Serta peningkatan kesejahteraan petugas kebersihan, Namun faktanya dilapangan justru berkata lain sampah terus menumpuk, TPA dibiarkan rusak, Petugas kebersihan dengan sarana minim, Sementara hasil retribusi tidak jelas mengalir kemana, Hingga saat ini tidak ada data resmi yang bisa divalidasi terkait besaran pemasukan dari sektor pengelolaan sampah, Indikasi kebocoran semakin menguat dengan tidak adanya laporan transparan terkait pemasukan ini.
Dalam laporan keuangan Daerah, Pertanyaan besar pun muncul, Jika ada pemasukan, Milyaran rupiah dari pengeluaran sampah mengapa PAD Kota Prabumulih, Tidak menunjukan peningkatan signifikan . Kasus ini menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Kota dan DPRD Kota Prabumulih jika memang dugaan ini benar adanya,
Sudah saatnya dilakukan audit menyeluruh terhadap sistem pengelolaan sampah, Jika benar terjadi kebocoran pendapatan, Akibat oleh oknum oknum tangan nakal, Maka harus ada penegakan hukum yang tegas, Jangan sampai TPA hanya menjadi ladang bisnis gelap bagi segelintir orang, Sementara masyarakat, Tetap menderita akibat buruknya sistem pengelolaan sampah, Sampah bukan hanya sekedar masalah kebersihan tetapi juga menyangkut tata kelola keuangan Daerah yang berpotensi merugikan masyarakat luas, Jika dikelola dengan baik.
Bukan tidak mungkin PAD Kota Prabumulih bisa meningkat pesat, dan memberikan manfaat nyata bagi warganya, Pemerintah Kota DPRD dan APH harus segera bertindak sebelum masalah ini semakin membusuk seperti tumpukan sampah di TPA yang terus menggunung tanpa solusi kongkrit, Jika PAD dari sektor sampah terus menjadi samar maka hanya bukan lingkungan yang tercemar, Tetapi juga integritas pejabat yang ikut tercoreng.
Dan hingga berita ini diterbitkan pihak berwenang belum memberikan klarifikasi terkait dugaan kebocoran pendapatan dari pengelolaan sampah di Kota Prabumulih
