BEDAHPAKTA.COM ~ Palembang, – Senin, 18 Maret 2024.
Aliansi Aktivis Sumatera Selatan
PERNYATAAN SIKAP
Aliansi Aktivis Sumatera Selatan Mendesak Pencopotan PJ Bupati Muara Enim Ahmad Rizali
Tolak Pemimpin yang anti keritik
Stop kriminalisasi terhadap Aktifis, LSM, Ormas, dan Wartawan
Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) DRS. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D. Berpesan agar para Pejabat Kepala Daerah tidak membuat gaduh di lingkungan Pemerintah Daerah dan masyarakat serta menghindari hal-hal yang sensitif. Ini penting agar tidak menimbulkan pemberitaan Negatif, Karena pejabat Kepala Daerah merupakan penugasan dari Presiden RI dan Mendagri.
Namun pesan Mendagri tersebut tidak berlaku bagi PJ Bupati Muara Enim. Penunjukan PJ Bupati Muara Enim Ahmad Rizali sepertinya tidak selaras dengan cita cita Presiden RI dan Kementrian Dalam Negeri, Seorang PJ Bupati seharusnya lebih Profesional dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
Lain cerita Presiden RI dan Mendagri ini hanya dianggap seperti angin lalu saja oleh PJ Bupati Muara Enim Ahmad Rizali yang diduga terkenal anti kritik, Sewenang wenangnya dalam menjalankan roda Pemerintahan sebagai pejabat publik tentunya harus lebih profesioanl dalan menjalankan tugas dan tentunya dapat menjaga kondusfitas daerah sampai proses pemilukada 2024 selesai.
Hal-hal seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi, Seyogyanya seorang Kepala Daerah tidak boleh anti kritik apalagi kritiknya yang sifatnya membangun, Tentunya yang paling penting adalah seorang Kepala Daerah yang dijabat oleh seorang PJ harus lebih mengedepankan kinerjanya dalam membangun daerah dan melayani masyarakat. Adapun dugan kesalahan atau kegagalan yang dilakukan oleh PJ Bupati
Muara Enim adalah :
1. Data dari BPS Sumsel per Februari 2024 Kabupaten Muara Enim menempati angka inflansi paling tinggi se Sumsel sebesar 4,63 persen dengn IHK 106,98. Ini menunjukan bahwa selama masa jabatannya sebagai PJ Bupati Muara Enim tidak menunjukan kinerja yang baik dalam mengendalikan tingkat Inflansi, Sedangkan pengendalian inflansi merupakan atensi oleh Pemerintah pusat.
2. APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 tidak tepat waktu sehingga mengakibatkan:
a. Kabupaten Muara Enim di perkirakan tidak akan mendapatkan Dana intensi Daerah untuk tahun 2025
b. Kabupaten Muara Enim perkirakan tidak akan mendapatkan perdikat WTP kembali setelah 10 tahun berturut turut mendapakan predikat WTP.
c. Menjadikan Muara Enim Daerah dengan Inflansi tertinggi ke empat dari seluruh Kabupaten Kota di Indonesia akibat tidak berjalannya perputaran
uang karena pengesahan APBD yang terlambat
d. Terlambatnya pembayaran gaji atau intensif bagi pegawai dan honorer yang menjadi salah satu penyebab rendahnya daya beli masyarakat.
3. PJ Bupati Muara Enim merupakan pejabat yang anti kritik dan membuat suasana tidak kondusif, Terbukti dengan melaporkan LSM, Wartawan dan Media ke Polda yang sebenarnya masuk wilayah UU PERS no 40 tahun 1999, dan PP 43 tahun 2018 peran serta Masyarakat.
4. Diduga terlibat dalam pengaturan proyek atau monopoli proyek dengan metode sudah 3 kali menggonta ganti Kabak UKPBJ dalam waktu 2 bulan dengan yang mau mengikuti keinginan menguasai proyek di Kabupaten Muara Enim untuk anggaran 2024.
5. Diduga PJ Bupati Muara Enim Ahmad Rizali telah melakukan demo tandingan di Kantor Gubernur Sumsel tanggal 16 Januari 2024 dengan spanduk provokatif yang sifatnya memecah belah masyarakat Muara Enim, Dengan menuduh bahwa Media, Ormas. Dianggap sebagai penggangu Kabupaten Muara Enim.
6. Harga beras melambung tinggi, Yang pada biasasnya dengan harga 10.000/kg sekarang sekitar 15.000-17.000/kg yang membuat masyarakat menjerit Kenaiakan harga yang melambung tinggi tidak berdampak positif bagi petani karena waktu masa panen harga beras justru anjlok sekitar 9000/kg.
KESIMPULAN :
Artinya kehadiran Ahmad Rizali sebagai PJ Bupati Muara Enim telah gagal dalam mengemban amanah Presiden RI dan Kemendagri untuk membawa Kabupaten Muara Enim ke arah yang lebih baik. Maka kami yang bergabung dalam aksi ini secara damai hari ini besolidaritas menyampaikan apa yang sebernarnya terjadi bahwa benar kinerja PJ Bupati Muara Enim telah gagal membawa Kabupaten Muara Enim menjadi Lebih baik.
Untuk itu dengan segala rasa hormat kami kepada Kementrian Dalam Negeri RI dengan ini kami ALIANSI AKTIVIS SUMSEL menyatakan siap:
TUNTUTAN:
1. Hentikan segala macam bentuk kriminalisasi terhadap aktivis, LSM, Ormas dan Wartawan
2. Meminta kepada Kemendagri RI untuk mencopot dan mengevaluasi kinerja PJ Bupati Muara Enim yang dinilai telah GAGALTutupnya. ( SALIM )
